A Review Of agus joko pramono
A Review Of agus joko pramono
Blog Article
Dewas KPK memutuskan Tanak tidak melanggar kode etik karena dua dari sembilan isi pesan singkat dari Tanak kepada Sihite dihapus dan tidak terungkap isi pesan tersebut selama di persidangan.
Penghargaan ini diberikan kepada Agus atas dedikasinya dalam upaya pencegahan fraud dan penguatan transparansi di Indonesia. Penghargaan ini merupakan sebuah pencapaian yang semakin mengukuhkan reputasinya sebagai pejabat publik yang berintegritas tinggi.
“We also Engage in a role within the investigation process, repressive prosecution through the point out’s reduction calculation, along with the provision of specialist testimony at trial.
As IDI’s Board prepares for its meeting on 25 March 2021, we questioned Dr. Pranomo a few questions on governance and what it means to become a completely new member from the Board.
Mantan Sekretaris Kabinet era Joko Widodo ini, juga menimbang perlunya peningkatan di sektor teknologi dan transparansinya. Bahkan dia meyakini kalau sektor teknologi dibenahi, akan sangat menunjang untuk terealisasinya keinginan menjadikan Jakarta sebagai kota international.
Agung menambahkan, dalam penanganan perkara kasus korupsi Jiwasraya, BPK mengapresiasi Kejagung sebagai aparat penegak hukum yang cepat mengungkap masalah korupsi pengelolaan dana investasi tersebut.
Pansel menggelar tes wawancara secara tertutup. Wartawan dilarang untuk meliput ke dalam lokasi tes wawancara. Tes kali ini juga tidak disiarkan secara langsung. Awak media hanya bisa menunggu di area luar gedung.
Lebih lanjut, Retno menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukungnya dalam menjalankan tugas sebagai menteri luar negeri. Dia juga menyampaikan permohonan maaf jika masih ada tugas yang belum bisa dilaksanakan dengan baik selama ten tahun ini.
Ahmad Alamsyah Saragih dikenal sebagai pakar keterbukaan informasi publik dan pelindungan details pribadi. Ia menekuni isu tersebut sejak menjadi pegiat organisasi nonpemerintah, baik nasional maupun internasional.
BPK berharap upaya penegakan hukum yang dilakukan Kejagung dapat memberikan informasi komprehensif mengenai bagaimana cara mengamankan risiko keuangan nonbank dan pasar modal dengan perbaikan sistem. Modus tindak pidana pengelolaan dana investasi harus bisa dicegah dengan pembenahan sistem.
Commonly, the requests are from regulation enforcement officers followed up from BPK’s investigation or their unique investigation,” Pramono highlighted.
IDI, Agus memiliki peran strategis dalam click here menentukan arah kebijakan device ini ke depan. Selain itu, posisi yang strategis ini dinilai juga akan membuka kesempatan yang luas bagi BPK untuk mengeksternalisasi
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
to Any individual Share the top in the Jakarta Post with good friends, family members, or colleagues. For a subscriber, you'll be able to reward 3 to five articles each and every month that anyone can read through—no membership necessary! Log in